HMI dan GPII Kota Semarang Unjuk Rasa Peringati Sumpah Pemuda

Korlap Muhammad Ismael Luthfi yang juga merupakan Kabid PTKP HMI Komisariat Dakwah Walisongo Semarang sedang berorasi di depan gedung DPRD Jawa Tengah Jum'at (27/10).

Semarang, Harianjateng.com- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Walisongo dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kota Semarang unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Tengah, Jumat (27/10/2017).

Demonstrasi tersebut dilakukan dalam rangka Refleksi Hari Sumpah Pemuda dengan mengusung tema “Pemuda Tagih Janji Jokowi”. Aksi berlangsung dengan damai.

Ketua Umum Pimpinan Daerah GPII Kota Semarang Aulia Hijri Al-Faqih menyampaikan kepada pemuda khusunya para mahasiswa untuk lebih aktif dalam menyikapi kebijakan pemerintah. “Intinya, kita harus mengawal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan sampai ada kebijakan yang tidak pro rakyat kecil,” ujarnya saat berorasi.

Sementara Ketua Umum HMI Korkom Walisongo Ahmad Anwar Musyafa’, S.H mengatakan bahwa Jokowi perlu diingatkan terkait program yang dulu pernah dijanjikan. ketumpulan hukum, Ketimpangan ekonomi, dan tidak kondusifnya politik selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi perlu dievaluasi. “Bahwa program-program itu sampai saat ini belum juga terasa kehadirannya bagi rakyat Indonesia, sehingga rakyat bukannya bahagia, justru sengsara,” tegasnya.

Selain itu, Tri Rahayu Salah satu demonstran perempuan dalam orasinya menyatakan bahwa diamnya rakyat bukan berarti tidak bergejolak. Warga Indonesia mulai dibungkam haknya, seperti masa Orde Baru. Jika ada orang yang mingkritik pemerintah, pasti akan ditangkap. “Mereka diam, tidak berani meneriakkan ketidakadilan karena takut dipenjara,” kata Tri dengan mengebu-gebu.

Koordinator Aksi Muhammad Ismael Luthfi juga mengatakan bahwa selama tiga tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Dia menyayangkan sikap pemerintah yang lebih memihak kepada kapitalis asing dan aseng daripada rakyatnya sendiri. “Negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia, lebih-lebih rakyat kecil yang sangat mengharapkan kehadiran peran pemerintah untuk meyejahterahkan,” teriaknya.

Ismael yang juga menjabat sebagai Komandan Korwil Brigrade GPII Jawa Tengah menyampaikan empat poin yang menjadi tuntutan aksi. Pertama turunkan kesenjangan ekonomi dengan memperdayakan ekonomi kerakyatan dengan cara menghapus kebijakan-kebijakan impor. Kedua, Kembalikan kedaulatan rakyat tanpa adanya pengekangan hak publik. Tiga wujudkan supremasi hukum yang berkeadilan. Dan yang ke empat, Jokowi harus segera merealisasikan Nawa Cita. “Semoga Pak Jokowi mendengar aspirasi kita,” harapnya.

Setelah berorasi dan menyampaikan tuntutannya kepada anggota Dewan, massa membubarkan diri dengan tertib.

Sumber: Harian Pemalang